2013, Dana BOS-SM Rp 9,8 T, Nominal SPP Wajib Berkurang Minimal Separo

redaksiBeritaLeave a Comment

Jakarta, Padek—Program penunjang wajib belajar 12 tahun mulai berjalan efektif tahun depan. Diantara caranya adalah, Kementerian Pendi­dikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud) menyalurkan Rp 9,8 triliun dana bantuan ope­rasional sekolah menengah (BOS-SM).

Mendikbud Mohammad Nuh di Jakarta kemarin (24/8) mengatakan, seluruh dana BOS-SM periode 2013 me­ning­kat cukup signifikan di­banding tahun ini. Dia menga­takan, tahun ini dana BOS-SM hanya sekitar Rp 1 triliun saja. ”Karena tahun ini masih rin­tisan dulu, jadi tidak banyak-banyak,” kata dia.

Untuk urusan pencairan, dana BOS-SM ini akan diku­curkan mirip dengan dana BOS SD dan SMP. Yaitu dari peme­rintah pusat ke peme­rintah provinsi lalu ke sekolah atau satuan pendidikan pe­nerima.

Nuh mengatakan, untuk tahun depan anggaran dana BOS-SM naik drastis karena jumlah penerima dan satuan harganya naik. Menteri asal Surabaya itu mengatakan, ta­hun depan dana BOS-SM diku­curkan untuk sekitar 9,8 juta siswa SMA, SMK, dan MA (Madrasah Aliyah) negeri mau­pun swasta. ”Untuk MA juga kita cover, walaupun di bawah Kemenag (Kemen­te­rian Aga­ma). Toh jumlah sis­wanya tidak signifikan,” terang dia.

Alokasi dana BOS-SM tadi ditetapkan sebesar Rp 1 juta per siswa per tahun. Nuh meng­hitung penetapan harga satuan ini sudah setara dengan sekitar 70 persen kebutuhan opera­sional siswa sesung­guhnya. Dia mengatakan, jika kebutuhan operasional rata-rata siswa SMA sederajat ada­lah Rp 1,5 juta per tahun.

Merujuk pada pembahan antara Kemendikbud dengan Komisi X DPR, anggaran un­tuk BOS-SM ini memang be­lum dimunculkan. Sebab, ma­sih membutuhkan finalisasi pem­bahasan di internal ko­mite pendidikan yang diketuai Wakil Presiden Boediono. Mes­­kipun begitu, Nuh meng­garansi jika dana ini pasti ada dan pasti cair.

Lalu apakah dampaknya dari pengucuran dana BOS-SM ini? ”Kalau belum bisa meng­gra­tiskan biaya SPP se­per­ti di SD dan SMP, minimal mengu­rangi,” ucap mantan rektor ITS tersebut. Nuh me­ngatakan kecil kemung­kinan dana BOS-SM ini bisa meng­gratiskan SPP karena memang alokasinya setara dengan 70 persen biaya rata-rata ope­rasional siswa.

Nuh mencontohkan, jika selama ini biaya SPP sebesar Rp 250 ribu per bulan, setelah ada BOS-SM ini diharapkan bisa turun menjadi Rp 100 ribu per bulan. Tetapi jika SPP sebelum­nya sudah Rp 100 ribu per bulan, diharapkan setelah ada BOS-SM ini SPP bisa di­gratiskan.

Dia juga mewanti-wanti sekolah tidak boleh berbuat curang. Misalnya dengan me­naikkan dulu nominal SPP sebelum pengucuran dana BOS-SM. ”Jika ini terjadi, kan sama dengan program diskon-diskon yang ada di mal. Har­ganya dinaikkan dulu, baru dikorting. ,” urainya.

Untuk kasus di Provinsi DKI Jakarta, Nuh menga­ta­kan, harusnya tahun depan SPP SMA sederajat gratis. Sebab Pemprov DKI  Jakarta mulai ta­hun ini sudah meng­aloka­sikan semacam dana bantuan opera­sional daerah (BOPDA) SMA sederajat sebe­sar Rp 400 ri­bu per siswa per tahun. ”Jika di­total dengan BOS-SM kan Rp 1,4 juta, ha­rusnya tahun depan SPP SMA di Jakarta berkurang dras­tis atau bahkan gratis,” papar Nuh. Selain diproyeksikan bisa menurunkan biaya SPP, Nuh me­ngatakan program pengu­cu­ran BOS-SM ini diharapkan bi­sa mendongkrak angka parti­si­pasi kasar (APK) SMA sede­rajat. Saat ini APK SMA sederajat se­cara nasional masih 68,6 persen.  Nuh menuturkan dengan BOS-SM ini sekaligus bisa mengurangi kesenjangan APK SMA di se­jum­lah daerah. (wan/jpnn)

Sumber : http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=33664

Leave a Reply