25 Kabupaten/Kota di Jatim Belum Salurkan Dana BOS

webmasterBerita2 Comments

TEMPO Interaktif, Surabaya – Hingga saat ini, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur baru 15 daerah yang menyelesaikan proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah. Kendala birokrasi menjadi alasan mendasar sulitnya proses pencairan dana tersebut.
“Sistem pencairan baru, banyak daerah yang sangat hati-hati sehingga menghambat proses pencairan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Harun kepada Tempo, Senin (14/3).

Menurut Harun, sistem baru penyaluran BOS dari pusat langsung ke Kas Daerah diharapkan bisa memotong mata rantai penyaluran. Faktanya, hal ini malah menjadi kendala. Apalagi, dari pusat, BOS harus masuk dulu ke Kas Daerah yang nantinya dari Kasda BOS bisa cair jika pihak sekolah sudah menyelesaikan proposal Rencana Kegiatan Sekolah (RKS).

“Dulu RKS menjadi tanggungan dinas pendidikan kota/kabupaten, sekarang RKS lebih rumit dan mereka sangat hati-hati. Apalagi banyak sekolah yang tidak memahami penyusunan RKS,” imbuh Harun.

Karena kehati-hatiannya ini, banyak sekolah yang harus memperbaiki RKS-nya hingga puluhan kali. “Kalau RKS dihandel dinas pendidikan kan enak koordinasinya, tapi kalau sekolah kan ada ribuan jadi ya cukup lama,” imbuhnya.

Begitu juga untuk sekolah swasta. Model pencairan BOS saat ini lebih rumit karena harus dirubah dulu menjadi dana hibah. Hal ini menjadi problem karena mayoritas sekolah swasta tak mengerti cara mendapatkanya.

Dinas Pendidikan Jawa Timur sendiri, dalam hal ini tidak bisa turut campur karena kewenangan pemberian BOS murni kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota.

Harun kawatir, keterlambatan pencairan dana BOS, akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Apalagi sebagian dana BOS juga diperuntukan untuk menggaji guru honorer.

Informasi yang diterima Dinas Pendidikan Jawa Timur menyebutkan, keterlambatan ini membuat banyak pihak sekolah yang harus berhutang ke Bank. Tak jarang mereka juga harus minta bantuan wali murid untuk urunan.

Anggota Komisi Kesejahteraan DPRD Jawa Timur Kuswanto mendesak pencairan BOS segera dilakukan dengan serentak. “Hati-hati boleh, tapi jangan masalah administrasi dijadikan alasan,” kata politisi dari Hanura ini.

Apalagi, sistem belajar mengajar saat ini sudah memasuki triwulan ketiga sehingga pencairan bos sangat ditunggu. “Cairkan saja, yang penting diawasi penggunaanya,” imbuhnya. Dana BOS untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun ini mencapai Rp 1,93 triliun.

FATKHURROHMAN TAUFIQ

Sumber : http://tempointeraktif.com/hg/surabaya/2011/03/14/brk,20110314-319837,id.html

2 Comments on “25 Kabupaten/Kota di Jatim Belum Salurkan Dana BOS”

  1. jayeng

    ya tolong dong permaslahan pencairan dana BOS tersebut dikaji ulang
    bukan kekhawatiran lagi mengenai terganggunya proses belajar mengajar.TAPI SUDAH JADI KENYATAAN….!!!!!
    lagi, dalam hal ini sama sekali tidak mencerminkan sikap efisien dan efektif,karena pengajuan dana BOS ini harus dilakukan perbaikan berulang kali.

    1. admin

      Pengajuan Dana BOS harus dilakukan berulang kali. Hal ini juga akan terjadi nanti waktu pelaporan penggunaan Dana BOS. Proses pelaporan sebenarnya sangat sederhana, tapi kenyataannya masih banyak yang kesulitan membuat pelaporan. Kami mengakomodasi semua pengelola BOS di sekolah ataupun Dinas menggunakan Software SiapBOS. Dengan menggunakan SiapBOS, kami jamin anda tidak akan kesulitan mengajukan atau melaporkan penggunaan Dana BOS, BOSDA/BOPDA, BOS Propinsi, dan dana lain sebagainya.

Leave a Reply