MALANG | SURYA
Meskipun Kota Malang dipercaya sebagai salah satu kota percontohan tentang sosialisasi dana Bantuan Operasional SekolahTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... », masih banyak sekolahTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » di kota pendidikan ini yang belum bisa membuat laporanMekanisme Baru Penyaluran Dana Bos. Lanjut ... » dana bantuan operasional sekolahTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » (BOSTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... »). Lebih dari 60 persen SDTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » dan SMPTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » di Kota Malang, tidak mampu melaporkan pertanggung jawaban penggunaan BOSTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » sesuai prosedur.
Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional (Dindiknas) Kota Malang, Drs Sugiarto mengungkapkan, ketidak tahuan sekolah dalam menyusun laporanMekanisme Baru Penyaluran Dana Bos. Lanjut ... » dana BOSTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » itu karena beberapa hal. Di antaranya, sulit memahami petunjuk pelaksanan dalam Buku Panduan BOS, dan Sumber Daya Manusia yang masih cukup rendah. Terutama di sekolah yang letaknya di kota pinggiran.
“Selain itu, pengurus yang bertugas mengelola dana tersebut seringkali hanya formalitas. Misalnya, secara struktur ada, praktiknya, kepala sekolah yang dominan merancang RAPBS,” katanya. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan terus melakukan pembinaan.
Sementara, menanggapi isu masih maraknya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut, Sugiarto mengatakan sejauah ini belum menemukan penyimpangan. Bahkan, hasil audit Badan Pemeriksa KeuanganMekanisme Baru Penyaluran Dana Bos. Lanjut ... » Propinsi (BPKP) juga menyatakan tidak ada aktivitas penyimpangan dalam penggunaan BOS.
“Hanya saja, BPKP memang banyak menemukan kekeliruan dalam penyusunan laporanMekanisme Baru Penyaluran Dana Bos. Lanjut ... »,” kilahnya.
Namun, salah satu kepala sekolah dasar yang di audit BPKP mengungkapkan, meskipun hasil audit BPKP tidak ditemukan penyimpangan, ia menyebut proses audit itu kurang efektif. Sebab 25 sekolah yang dijadikan perwakilan untuk diaudit, sebagian besar adalah sekolah yang sudah berhasil mengelola BOS dengan baik. “Setahu saya, sekolah-sekolah yang ditunjuk tersebut adalah sekolah yang selama ini sudah cukup bagus dalam pengelolaan dana BOS,” ungkapnya.
2 comments
1 ping
ageng
18 February 2012 at 16:00 (UTC 7) Link to this comment
gimana ya…. kalau ada sekolah yang tidak pernah melaporkan Dana BOS kepada umum ?
beryl
11 August 2012 at 20:26 (UTC 7) Link to this comment
Ya pastee klo sekolah ga pernah laporkan kepada hal layak umum, itu tanda nya??????????.
yang penting kita melihat 8 SNP bila ingin sekolah kita maju. kecuali klo pihak2 yang ingin meraup pundi2 dana BOS. trims,
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) « KIKIZONE
25 October 2011 at 09:09 (UTC 7) Link to this comment
[...] 2011 ini dana BOS dialokasikan pada APBN sebesar Rp 16.266.039.176.000,00 untuk 36.751.515 siswa pendidikan dasar di [...]