BESOK BOPDA CAIR : Sekolah Negeri Terima Pertama

webmasterBeritaLeave a Comment

Jawa Pos . Kamis 31 Maret 2011

SURABAYA- Ada kabar gembira untuk sekolah-sekolah di Surabaya. Pemkot mencairkan dana operasional pendidikan daerah (BOPDA) mulai Jumat besok (1/4). Namun, dana segar itu hanya bisa dinikmati sekolah-sekolah negeri. Untuk sekolah swasta, pemkot masih menunggu penyerahan semua surat pertanggung jawaban (SPJ).

“Saya minta dinas pendidikan lembur agar anggaran ini cepat cair sehingga tak mengalami keterlambatan seperti triwulan pertama,” jelas mantan kepala badan perencanaan dan pembangunan kota (bappeko) itu.

Dinas pendidikan (dispendik) kemarin (30/3) telat membuat surat perintah pembayaran yang ditujukan kepada dinas pajak dan pengelolahan pendapatan pemkot. Jika tak ada aral melintang, pemkot segera membuat surat perintah pencairan dana BOPDA kepada Bank Jatim hari ini. “Setelah itu, sekolah bisa menerima dana tersebut paling lambat Jumat. Sekolah bisa mengecek ke rekening masing-masing,” jelas Sahudi, kepala dispendik.

Software Pelaporan BOS SiapBOS

Agar Pelaporan BOS lebih efisien, akuntabel, tepat waktu dan mudah

 

 

BOPDA SURABAYA
Agar SPJ cepat tuntas

Sahudi menambahkan, pencairan BOPDA triwulan kedua (April-Juni) baru bisa dilakukan untuk sekolah negeri SD hingga SMA. Untuk sekolah swasta, pencairan dana menunggu kelarnya pembuatan SPJ.”Ini memang bisa menghambat pencairan BOPDA secara keseluruhan,” ujarnya. Sebaliknya, dispendik tak berani mencairkan dana tersebut sebelum SPJ kelar. ”Kalau diberi, malah timbul persoalan. Apalagi sudah telat tiga bulan,” ungkapnya.

Pemkot Siap Bantu Susun SPJ BOPDA

Sahudi menyebut, rata-rata sekolah yang belum menyetorkan SPJ adalah penerima dana BOPDA di atas Rp. 500 juta. Sebab, SPJ penggunaan dana BOPDA-nya harus diaudit akuntan publik. “Sekolah kadang tak segera mengundang akuntan public untuk melakukan audit. Akibatnya, SPJ telat disetorkan,” jelasnya. Selain itu, banyak persoalan teknis maupun nonteknis yang dihadapi sekolah. Padahal, anggaran untuk mencairkan BOPDA sekolah swasta sudah ada.

Dispendik sejatinya memahami kesulitan yang di hadapi sekolah. Karena itu, sekolah diminta membetuk tim khusus untuk menangani SPJ BOPDA. Dengan demikian, konsentrasi sekolah terhadap pengembangan pendidikan tidak buyar.

Dengan pencairan dana BOPDA untuk sekolah negeri, mereka diwajibkan segera melaporkan SPJ pemanfaatan dana BOPDA triwulan pertama (Januari-Maret) paling lambat pada 5 April mendatang. Berbeda dengan sekolah swasta, penyusunan SPJ untuk sekolah negeri relative mudah karena tanggung jawab langsung ada pada dispendik.

Berbeda pula dengan sekolah swasta, sekolah negeri tidak boleh menolak bantuan itu. “Instansi pemerintah wajib menerima dana tersebut. Mau dapat uang dari mana?” cetusnya.

Agar penyelesaian SPJ cepat kelar, dispendik kemarin mulai merekrut tenaga administrasi untk ditempatkan di sekolah-sekolah. Tenaga itu memang diperlukan untuk membantu penyelesaian SPJ BOPDA. Ada sekitar 500 tenaga yang direkrut. “Mereka akan ditempatkan di SD hingga SMA,” ujarnya.

“Sebab, banyak sekolah yang mengeluh kesulitan dalam menyusun SPJ BOPDA. Dispendik tak ingin konsentrasi sekolah buyar dalam mengembangkan pendidikan. Apalagi banyak SD yang tidak memiliki tenaga mumpuni untuk menyusun SPJ BOPDA,” jelasnya

Sahudi menambahkan, mereka yang direkrut harus memenuhi beberapa kualifikasi. Diantaranya, lulusan S1, memiliki IPK 3,0, dan memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi. “Kami berharap, tenaga ini bisa membantu sekolah dan menekan berbagai persoalan yang ada seputar penyelesaian SPJ,” tuturnya.

Pada bagian ini, pemblokiran 50 rekening sekolah swasta lantaran belum menyerahkan SPJ dana BOPDA mendapat perhatian serius dari Wali Kota Tri Rismaharini. Sebab, persoalan itu tak hanya berimbas terhadap mandeknya operasional pendidikan sekolah-sekolah itu. Tetapi juga berpengarug terhadap kinerja pemkot.

Risma memilih turun langsung untuk mengingatkan persoalan tersebut ke sekolah-sekolah. Risma mengatakan, pemkot tak pernah menghambat pencairan BOPDA. “Sebetulnya kalau SPJ cepat selesai, kami pun cepat memberikan dana itu. Tetapi, kalau belum selesai, akan terus tertunda. Dinas pendidikan nggak berani memberikan bantuan selanjutnya,” ungkapnya.

Menurut dia, selama ini banyak sekolah yang beralasan kesulitan menyusun SPJ dana tersebut. Karena itu, wali kota meminta pihak sekolah tak segan dating ke pemkot untuk meminta bantuan menyusun SPJ BOPDA.

Risma menyatakan tidak main-main dengan persoalan itu karena dari tahun ke tahun selalu ada kepala sekolah yang terjerat persoalan hukum hanya gara-gara masalah BOPDA. Padahal, tugas mereka sejatinya adalah mengembangkan pendidikan. Dia meminta sekolah sungguh-sungguh dalam menyusun SPJ. SPJ untuk BOPDA Januari-Maret harus selesai pada akhir bulan ini. Sebab, pemkot berencana mencairkan dana BOPDA untuk triwulan kedua (April-Juni) pada akhir maret ini. Sekolah diminta ngebut untuk menyelesaikan administrasi tersebut. “Saya minta dinas pendidikan lembur agar anggaran ini cepat cair sehingga tak mengalami keterlambatan seperti triwulan pertama,” jelas mantan kepala badan perencanaan dan pembangunan kota (bappeko) itu.

Risma mengatakan, telatnya penyerahan SPJ oleh sekolah tak hanya berimbas terhadap pengoperasian sekolah yang bersangkutan. Namun, juga berakibat terhadap tertundanya pencairan dana tersebut secara keseluruhan. Ujung-ujungnya, kata dia, laporan pertanggung jawaban (lpj) pemkot pada akhir tahun juga molor. Alhasil, hal itu akan berpengaruh terhadap kinerja dinas lain.

Dengan demikian, dispendik memutuskan untuk memblokir rekening 50 sekolah. “Akhirnya, kami tidak menunggu mereka lagi. Kalau nggak menyerahkan SPJ, ya diblokir dulu,”ujarnya. Bukan tanpa alasan kebijakan itu di ambil pemkot. Sekolah yang belum menyerahkan SPJ juga akan di periksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Nanti ada audit dari BPK soal ini. Jadi, sekolah harus berhati-hati,” ujarnya.

Software Pelaporan BOS SiapBOS

Agar Pelaporan BOS lebih efisien, akuntabel, tepat waktu dan mudah

Software SiapBOS Dapatkan Disini

Leave a Reply