JAKARTA—Mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSGaji Guru di Anggaran Pendidikan Masih Diperdebatkan . Lanjut ... ») tahun 2012 dinilai akan tetap berpotensi terjadinya pelanggaran di daerah. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, dalam skema atau mekanisme penyaluran dana BOSGaji Guru di Anggaran Pendidikan Masih Diperdebatkan . Lanjut ... » yang efektif digunakan pada tahun 2012 tersebut bisa menimbulkan penyelewengan.
Febri mengatakan, besaran dana BOSGaji Guru di Anggaran Pendidikan Masih Diperdebatkan . Lanjut ... » 2012 yang mencapai Rp23,6 triliun tersebut dan masuk ke kas provinsi, maka sangat rawan digunakan pemerintah provinsi untuk kepentingan politik daerah seperti pemilihan kepala daerah. “Sangat memungkinkan dana itu dipakai oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan politik seperti Pilkada. Apalagi dana yang masuk ke rekening propinsi60 Persen Laporan BOS Salahi Prosedur. Lanjut ... » sangat besar,” ungkap Febri ketika dihubungi melalui telepon selularnya, Kamis (13/10).
Selain itu, Febri juga menilai bahwa hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah propinsi60 Persen Laporan BOS Salahi Prosedur. Lanjut ... » dengan pemeberintah kabupaten/kota juga bisa mengakibatkan penyelewengan dana BOS tersebut. Bahkan, turut dikhawatirkan pula adanya campur tangan DPRD yang mengancam pemerintah provinsi jika tidak diberikan komisi.
Akibatnya, sangat mungkin jika dana BOS yang berada di rekening pemerintah provinsi bisa ditahan dengan berbagai alasan, dan cara ini juga digunakan untuk menekan kabupaten/kota agar mengikuti aturan main yang ditentukan Gubernur.
“Meksipun pemerintah pusat sudah mengubah skemanya dan dialihkan ke provinsi, maka masih tetap bisa terjadi penyelewenangan,atau bahkan sengaja ditahan sehingga penyalurannya terlambat sampai ke sekolah. Masalahnya, dalam mekanisme ini masih membutuhkan pengesahan pencairan di tingkat propinsi60 Persen Laporan BOS Salahi Prosedur. Lanjut ... »,” ujarnya.
Lebih jauh Febri menambahkan, sebaiknya skema penyaluran dana operasional itu berada dibawah satu tangan yakni langsung dari Kas Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknsa) kemudian ke sekolah-sekolah tanpa perlu melibatkan pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota.“Mengenai pengawasan di sekolah, tentunya harus ditingkatkan,” imbuhnya. (cha/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2011/10/13/105551/Dana-BOS-2012-Rawan-Dipakai-Pilkada-
2 comments
Indra
30 October 2011 at 21:55 (UTC 7) Link to this comment
Mungkin peran masyarakat dan media dpt lebih ditingkatkan dgn jaminan pelindungannya.
santy
22 January 2012 at 12:45 (UTC 7) Link to this comment
pak tolong ditindak oknum Kepala sekolah yang di lakukan di Tapos Cimanggis SDN Tugu3
yaitu dengan memanipulasi (Bantuan Operasional Sekolah) anggaran belanja sekolah (check kebenaran bukti anggaran/kwitansi tersebut). kami sangat kesulitan dengan biaya sekolah yang ada
salam hangat,