Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh memastikan porsi terbesar alokasi anggaran pendidikan 2012 adalah untuk penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS60 Persen Laporan BOS Salahi Prosedur. Lanjut ... ») sebanyak Rp 23,6 triliun bagi seluruh siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Anggaran BOS60 Persen Laporan BOS Salahi Prosedur. Lanjut ... » mengalami kenaikan sebanyak Rp 6,8 triliun atau 40,5 persen dari pagu APBN-P tahun ini. “BOS60 Persen Laporan BOS Salahi Prosedur. Lanjut ... » yang sekarang satuan unit cost-nya masih mencover antara 60-70 persen dari biaya operasional. Oleh karena itu, di BOS 2012 itu mengcover 100 persen dari sisi operasional, tetapi bukan berarti meniadakan BOS daerah, sehingga biaya operasional dan pendampingan daerah memperkuat basis peningkatan kualitasnya,” terang Nuh saat konferensi pers usai menjadi pembina upacara pada Upacara Peringatan HUT RI Ke-66 di Kemdiknas, Jakarta, Rabu (17/8).
Di dalam acara tersebut, juga turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Sekretaris Jenderal Kemdiknas Ainun Na”im, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas Khairil Anwar Notodiputro, serta sejumlah pejabat eselon I dan II lingkup Kemdiknas.
Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tersebut menambahkan, anggaran fungsi pendidikan 2012 direncanakan Rp 286,6 triliun atau 20,2 persen dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan anggaran Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) direncanakan Rp 57,8 triliun. “Pendidikan bagi pemerintah, bagi Presiden, sangat khusus maka harus diberikan perhatian khusus,” jelas Nuh.
Menurutnya, dalam hal ini pemerintah juga memprioritaskan pembangunan pendidikan tahun 2012 untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Kebijakan ini ditempuh untuk semua jenjang pendidikan baik pada jalur formal maupun nonformal.
Sementara itu, di dalam sambutan Upacara HUR RI ke-66, Nuh menyampaikan, salah satu esensi dari proklamasi kemerdekaan adalah kesiapan diri untuk mengelola seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Mendiknas, kesiapan diri tersebut meliputi kesiapan dalam aspek mentalitas, sikap, pandangan, dan kemampuan, serta keterampilan teknis.
“Di sinilah pentingnya pendidikan yang mampu mengeksplorasi seluruh potensi yang kita miliki, baik potensi manusiawi, potensi budaya, maupun potensi alamnya. Dalam kerangka itulah pendidikan Tinjau Ulang Perda
Mohammad Nuh melanjutkan, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk meninjau ulang atau me-review sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menjadi pemicu lambatnya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Tentunya kami akan meminta tolong kepada Kemdagri untuk me-review kembali Perda-perda yang tidak ramah terhadap BOS. Karena tugas untuk me-review dan mengevaluasi Perda adalah kewenangan Kemdagri,” ungkap Nuh.
Review Perda tersebut, lanjut Nuh, lebih mengarah pada perbaikan masalah teknis. Karena menurutnya, tidak ada alasan lain yang dapat digunakan sekolah untuk tidak menyalurkan dana BOS. “Jika berdasarkan logika, memang tidak ada ada alasan jika belum menyalurkan BOS. Kan uangnya sudah diberikan langsung ke daerah,” tukasnya.
Mantan Rektor ITS tersebut mencontohkan, belum lama ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta sekitar tiga hari yang lalu, diketahui belum menyalurkan dana BOS triwulan III. Akhirnya, lanjut Nuh, dirinya langsung menghubungi pihak Diknas DKI untuk segera menyalurkan dana BOS. “Saya langsung menelpon ke sana (Diknas DKI Jakarta), dan akhirnya ketika saya cek kembali, mereka mengatakan sudah mencairkan dana BOS,” ujarnya.
Dengan kondisi demikian, Nuh berpendapat bahwa dalam proses penyaluran dana BOS ini, bukan hanya harus diawasi, tetapi juga harus diberi peringatan dan dorongan. Kesimpulannya, maka dari itu diperlukan adanya tim percepatan BOS, karena pemerintah sudah sepakat bahwa urusan otonomi daerah yang di dalamnya berhubungan dengan masalah pendidikan dasar harus dikawal ketat.
