Empat menteri yang terdiri dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Menteri Keuangan60 Persen Laporan BOS Salahi Prosedur. Lanjut ... » Agus Martowardoyo, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk membentuk tim yang bertugas mendorong percepatan dana bantuan operasional sekolah (BOSGaji Guru di Anggaran Pendidikan Masih Diperdebatkan . Lanjut ... »).
Tim akan bekerja sampai Oktober 2011 sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Hasil dari tim tersebut akan dipakai sebagai evaluasi mekanisme BOSGaji Guru di Anggaran Pendidikan Masih Diperdebatkan . Lanjut ... » saat ini.
“Kami memandang perlu usaha percepatan penyaluran dana BOSGaji Guru di Anggaran Pendidikan Masih Diperdebatkan . Lanjut ... » yang saat ini melalui pemerintah daerah kabupaten/kota lalu ke sekolah. Sebab ada beberapa daerah yang belum menyalurkan sebagaimana ketentuan. Pada 2011, triwulan pertama masih ada satu kabupaten, pada triwulan kedua 22 kabupaten, triwulan ketiga belum separuh. Ini bisa menagagu proses blajar mengajar di sekolah yang masuk dalam wajib belajar (wajar),” kata Menkokesra Agung Laksono saat penandatanganan SKB, Selasa (16/8) pagi di kantor Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Jakarta. Dia diampingi mendiknas, menkeu, dan mendagri.
Menurut Agung, tim tidak hanya terdiri dari empat kementerian tetapi juga melibatkan Badan Pengawas Keuangan60 Persen Laporan BOS Salahi Prosedur. Lanjut ... » dan Pembangunan (BPKP60 Persen Laporan BOS Salahi Prosedur. Lanjut ... »). Dia berujar tim bertugas melakukan pengawasan, sosialisasi, dan asistensi atau pendampingan di lapangan. Saat ini, ujarnya, pemenuhan dana BOS baru mencapai 70 persen dan diharapkan tahun depan bisa ditingkatkan sampai 100 persen.
“Tahun depan akan ditingkatkan lagi ditambah BOS dari daerah sehingga bisa mencapai 100 persen dan tidak boleh ada pungutan lagi,” tandasnya.
Mendiknas M Nuh mengatakan penandatanganan SKB sebagai tekad pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran BOS tahun 2011. Dia mengatakan tim akan turun langsung ke kabupaten/kota untuk memberikan pendampingan teknis penyaluran. Menurutnya, sampai akhir 2011, pemerintah tidak akan mengubah mekanisme penyaluran BOS yaitu dari kas pemerintah pusat ke kas pemerintah kabupaten/kota.
Menkeu Agus Martowardoyo menambahkan dana BOS tahun 2011 mencapai Rp 16 triliun. Dia mengungkapkan penyaluran BOS kerap terlambat karena adanya azas kehati-hatian dari pihak dinas pendidikan kabupaten/kota, terutama dalam pembuatan laporan60 Persen Laporan BOS Salahi Prosedur. Lanjut ... » pertangungjawaban (LPJ). Senada dengan itu, Mendagri Gamawan Fauzi mengakui pencairan dana BOS sering terkendala format LPJ. Sebagian sekolah belum mampu membuat LPJ sesuai aturan dari pusat.
“Kami sudah membuat revisi peraturan mendagri yang mengizinkan pembuatan LPJ secara sederhana, tapi masih ada keterlambatan maka diusulkan ada monitoring, asistensi, dan evaluasi,” ujar Gamawan.
1 comment
Anggy
27 October 2011 at 07:58 (UTC 7) Link to this comment
Aplikasi BOS yang akan datang mohon tidak serumit SDS++, dan kami berharap untuk tidak selalu ganti aplikasi baru sehingga sangat membingungkan operator dan jg KS..
Terimakasih…