Empat Sekolah Diperiksa Kejari

webmasterBeritaLeave a Comment

Tak melaporkan pertangungjawaban Bopda 2010

SURABAYA – Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya terus mengusut sekolah yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) 2010. Setidaknya empat sekolah kini statusnya sedang diperiksa Kejaksaan Negeri Surabaya terkait tak melaporan LPj tersebut.

“Kalau memang ada bukti penyelewengan akan kami beri sanksi,” ujar Sahudi, Kepala Dispendik Surabaya, Selasa (29/3).

Menurut dia, pemeriksaan yang dilakukan Kejari telah dimulai sepekan lalu. Dalam pemeriksaan tersebut diketahui sejumlah sekolah kerap melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana Bopda. Dispendik menegaskan agar sekolah tidak lagi bermain-main dengan dana Bopda dan membuat laporan pertanggungjawaban dengan benar. “Sudah masuk Kejaksaan sehingga saya tidak ikut campur lagi, kami masih menunggu hasil pemeriksaan,” katanya.

Sahudi memaparkan, sebanyak 50 sekolah dana Bopdanya harus diblokir. Hal itu dikarenakan pihak sekolah yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Sekedar diketahui dana yang dikucurkan senilai Rp 5,4 miliar kepada 224 sekolah swasta. Sayangnya, Sahudi enggan menyebutkan empat sekolah tersebut dengan alasan sudah ditangani oleh pihak Kejari.

Belum selesainya laporan Bopda membuat kejaksaan memeriksa sekolah-sekolah yang dianggap memiliki masalah. Pihaknya tidak menginginkan sekolah menyelewengan penggunaan dana Bopda untuk kepentingan pribadi dengan membuat data palsu dalam pembuata laporan pertanggungjawaban.

“Seharusnya dana Bopda itu bisa turun minggu kemarin, namun karena laporannya belum selesai maka kami blokir dulu,” ujarnya.

Pihak sekolah, lanjutnya, memiliki dua alasan yang jamak ketika laporan pertanggung jawaban dana Bopdanya belum selesai. Pertama, karena kesulitan secara administrasi. Sehingga laporan yang diberikan tidak lengkap. Sedangkan hal kedua adalah laporan Bopda harus diperiksa oleh akuntan publik. Proses kedua inilah yang kerap kali memakan waktu lama dalam pembuatan laporan Bopda. “Pemeriksaan dari akuntan publik inilah yang cukup lama, karena itu pihak sekolah jangan main-main dalam penggunaan dana Bopda,” tegasnya.

Di sisi lain, Sahudi menjamin, dana untuk sekolah yang diblokir tersebut tidak akan hangus. Karena itulah Dispendik berharap sekolah untuk jujur dalam menyelesaikan laporan Bopda. Pihak sekolah, sebenarnya sudah diberikan format laporan dan pelatihan dalam menulis laporan. Karena itu, untuk pelaporan penggunaan dana Bopda ke depan tidak lagi terhambat. yop

Sumber : http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e3311fcb89d5ac6d62fd275cd0638cc5&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Leave a Reply