ICW Minta Ombudsman Pantau Dana BOS

webmasterBeritaLeave a Comment

JAKARTA - Keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi pada ratusan kabupaten/kota di Indonesia akan mendapat pengawasan. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Ombudsman bertindak dan melakukan investigasi terhadap anggaran BOS yang hingga kini sebagian besar belum tersalurkan.

“Keterlambatan penyaluran ini memengaruhi pelayanan publik di ribuan sekolah di Indonesia,” kata peneliti ICW, Febri Hendri, di kantor Ombudsman RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/4).

ICW juga mempertanyakan tindak lanjut pelaporan terhadap keterlambatannya penyaluran dana BOS. Menurut Febri Hendri, Ombudsman pernah mengatakan yang menjadi keterlambatan dari penyaluran dana BOS itu adalah masalah sosialisasi.

Namun, Hendri menyebut faktor penyebabnya keterlambatan bukan masalah tersebut. ICW menemukan bahwa keterlambatan penyaluran BOS dipicu perubahan kebijakan.”Karena pemerintah memaksakan memasukan dana BOS langsung ke kas daerah,” kata Febri .

Febri mengatakan, Ombusdman harus memanggil pejabat pemerintah pusat yang bertanggung jawab menyusun Rancangan Undang-Undang APBN 2011 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden RI di DPR” Agustus 2010 lalu. Hal tersebut terkait, pemindahan anggaran dana BOS sebesar Rp 16,8 trilliun ke kas daerah pada nomenklatur Dana Penyesuaian.

“Kenapa dana BOS dimasukkan dala dana penyesuaian padahal biasanya dimasukkan ke dana bantuan sosial atau dana belanja pemerintah di daerah,” katanya.

Kebijakan yang tidak tepat itu tercantum dalam Nota Keuangan APBN 2011 halaman 4 paragraf 1. Dalam nota keuangan itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan dana BOS pada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sebesar Rp 16,8 triliun menjadi transfer ke daerah.

Dengan demikian, jumlah belanja bantuan sosial, termasuk yang dialihkan menjadi transfer ke daerah dalam tahun 2011, seluruhnya mencapai Rp.78,3 Triliun. Transfer dana BOS melalui pemerintah daerah itu dinilai bentuk pencitraan dan upaya mencari simpati dan popularitas di publik.

Padahal dengan penyaluran melalui kas daerah dana BOS justru menjadi terlambat. “Karena pencairannya harus menunggu pengesahan APBD,” kata dia.

Anggota Ombudsman Bidang Pencegahan, Hendra Nur Cahyo mengatakan menampung laporan tersebut dan menindaklanjutinya. Sejauh ini, Hendra menyimpulkan bahwa ada indikasi mala-administrasi yang terjadi dalam penyaluran dana BOS.

Penyimpangan terjadi karena waktu sosialisasi dengan pelaksanaan dana bos tersebut sangat singkat. “Ini akan kami tindak lanjuti,” janjinya.

Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh sempat mengatakan bahwa Kemendiknas bersama dengan Kemenkeu dan Kemendagri tengah melakukan koordinasi. Itu dilakukan untuk menetapkan jumlah pemotongan sebagai sanksi dan anggaran yang terkena pemotongan.

Nuh memastikan bahwa sanksi dalam bentuk pemotongan anggaran tidak dilakukan bagi nomenklatur anggaran pendidikan. “Pastinya kalau tidak Dana Alokasi Khusus (DAK) ya Dana Alokasi Umum (DAU),” kata Nuh ketika dihubungi.

Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) itu mengatakan, pemotongan anggaran akan disesuaikan dengan lamanya keterlambatan pencairan BOS. Jika daerah terlambat sehari potongan anggarannya akan berbeda dengan yang telat lebih dari sepekan.

Selain pemotongan anggaran, pihaknya juga telah menyiapkan dua sanksi lainnya. Yakni sanksi sosial dengan mengumumkan kabupaten dan kota yang terlambat menyalurkan BOS. Selain itu juga memberi sanksi adminsitratif bagi penanggung jawab daerah dalam hal ini bupati atau walikota.

“Itu akan kami laporkan ke Kemendagri. Sanksi administratif diberikan karena penanggung jawab lalai menunaikan amanah,” pungkasnya. (zul)

Sumber = http://www.jpnn.com/m/news.php?id=88494

Leave a Reply