BONTOSUNGGU – Penggunaan dana Bantuan Operasional SekolahTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » (BOSTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... ») masih sangat buruk. Antara lain penyebabnya karena sosialisasi aturan berupa petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaannya (juklak) minim.
Demikian hasil penelitian yang dilakukan Pattiro Jeka selama enam bulan di Jeneponto. Penelitian dilakukan sejak Oktober 2010 hingga Maret 2011.
Penelitian difokuskan pada BOSTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » melalui Sistem Integritas Akuntabilitas Program (SIAP) kerjasama USAID Amerika.
Direktur Pattiro Jeka Adwin Maggau Patoppoi, saat konferensi pers, Kamis, 24 Maret di Hotel Bintang Karaeng, Jeneponto mengungkapkan hal tersebut. Kata dia, sosialisasi dana BOSTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » 2011 sangat buruk. Indikator dari buruknya sosialisasi, yakni aturan penggunaan dana BOS dalam juklak dan juknis tidak disosialisasikan ke sekolahTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... ».
Dikatakan, skema BOS 2011, sosialisasinya sangat lemah. Karena berdasarkan hasil penelitian, banyak yang tidak memiliki juklak dan juknis. Bahkan masyarakat yang ingin mendapatkan juknis kadang dipersulit. “Padahal perlu adanya transparansi terhadap dokumen publik,” jelas Adwin.
Menurut dia, hampir seluruh stakeholder sekolahTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » yang menjadi responden tidak mengetahui biaya satuan BOS saat ini. Untuk SDTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... »/MI Kota Rp400.000, Kabupaten Rp397.000, SMPTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... »/MTs Kota Rp575.000, dan Kabupaten Rp570.000. “Oleh karena itu wajar jika skema BOS 2011 rawan penyimpangan”, tambah Adwin.
Peneliti Pattiro Jakarta, Lukman Hakim menilai, akuntabilitas dana BOS sangat buruk. Karena itu, sangat rawan terjadinya penyelewengan dana. Seperti terjadinya mark up data siswa. Indikasi ini terlihat dengan adanya penentuan jumlah siswa yang tidak transparan. Apalagi jika komite sekolah tidak dilibatkan dalam pendataan siswa.
Oleh karena itu, Lukman berharap pengawasan dana BOS harus lebih ditingkatkan. Terutama pengawasan eksternal untuk menjaga independensi pengawas dengan mengaudit sekolah secara langsung. Termasuk lebih proaktif untuk melakukan pengawasan.
“Jika ada indikasi penyalahgunaan dana BOS maka perlu mengadukan hal tersebut ke pihak yang berwenang,” kata Lukman.
sumber : http://www.fajar.co.id/read-20110324170438-penggunaan-dana-bos-masih-buruk
