Aliran dana bantuan operasional sekolahTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » (BOSTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... ») triwulan pertama cair lebih cepat sebelum tenggat waktu Maret 2012. Menteri Pendidikan Mohammad Nuh mengatakan ada tiga cara menjaga kelancaran dana BOSTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » mengalir ke sekolahTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » tepat waktu.
Pertama, pemerintah daerah (pemda) sejak dini menyiapkan peraturan daerah tentang teknis pelaksanaan BOSTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... ».
Kedua, Pemda harus memiliki komitmen kuat mencairkan dana BOS tepat waktu.
Ketiga, pemda sejak dini memastikan kesiapan rekening seluruh sekolahTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » di wilayahnya.”Dengan bantuan komitmen, landasan hukum, dan administrasi, begitu dikasih batas waktu penyaluran bisa selesai,” ujar Nuh usai sidang kabinet terbatas di kantor Presiden, Kamis (2/2).
Hasilnya, semua Kabupaten/Kota telah mencairkan dana BOS triwulan pertama selama rentang waktu 9 Januari hingga 16 Januari lalu. Mengacu pada kondisi itu, Nuh menegaskan tidak ada lagi alasan bagi pemda telat mengucurkan dana BOS pada triwulan pertama, kedua, dan keempat nanti.
Sekadar info, jatah anggaran BOS tahun 2012 untuk Sekolah Dasar (SDTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... ») dan Sekolah Menengah Pertama (SMPTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... ») sebesar Rp23,5 triliun atau naik 40% dari anggaran tahun 2011 sebesar Rp 16,3 triliun. Alhasil, dana satuan biaya per siswa setiap tahun bertambah. Jatah untuk siswa SDTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » naik dari Rp 397 ribu menjadi Rp 580 ribu per tahun. Adapun jatah siswa SMPTentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lanjut ... » naik dari Rp 570 ribu menjadi Rp 710 ribu per tahun.
Sepanjang tahun ini, kata Nuh, pemerintah juga akan fokus pada kegiatan paska penyaluran BOS. “Fokusnya adalah pendampingan penggunaan anggaran, pertanggungjawaban, serta pelaporan,” kata mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu.
